Teori Hukum Alam, Sebuah Ringkasan

Disusun oleh: Yonathan A. Pahlevi, SH.

Hukum alam (Natural Law atau Law of Nature) adalah sistem hukum yang konon ditentukan oleh alam, dan oleh karenanya bersifal universal.[1]

Teori-teori Hukum Alam dapat dibagi atas beberapa macam yaitu:[2]

 1.  Hukum Alam yang bersifat otoriter dan yang bersifat fakultatif. Hukum Alam sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum positif (ius constitutum), di lain sisi Hukum Alam sebagai cita-cita (ius constituendum) dengan mana hukum positif harus disesuaikan;

 2. Hukum Alam yang progresif (maju/ dinamis) dan yang konservatif (kaku/ statis). Teori ini diilhami oleh dua macam cita-cita, pertama, adanya ketertiban/ keteraturan (order) yang menguasai umat manusia yang nantinya melahirkan hukum positif, kedua, hak-hak azazi yang tidak dapat dipisahkan dari orang perorang yang nantinya melahirkan hukum-hukum yang sosiologis.

 3. Hukum Alam yang relijius/ agamis dan yang profane/ rasionalis. Hukum Alam memberi ilham kepada kaum relijius/ agamis, dilain sisi ia juga mengilhami teori-teori kaum Individualistis.

 4.  Hukum Alam yang bersifat mutlak/ absolut dan yang bersifat relative/ nisbi. Feodalisme yang mencerminkan hukum absolute atau hukum Jawa Kuno dengan ungkapan “sabda pandhito ratu”.

Para Pemikir Teori Hukum Alam

Cukup banyak filsuf yang menjadi pemikir atau penggagas teori hukum alam. Pemikiran masing-masing tokoh hukum alam tersebut antara lain sebagai berikut:

1.    Plato (472-347 SM), meskipun Plato tidak memiliki teori secara eksplisit mengenai hukum alam, namun pemikirannya tentang alam, menurut John Wild, mengandung beberapa elemen yang ditemukan dalam teori hukum alam.[3] Menurut Plato, kita semua hidup dalam dunia yang tertata.[4] Inti dari dunia yang tertata ini, atau alam, adalah bentuk-bentuk, yang paling fundamental adalah Bentuk Kebaikan, yang Plato menguraikannya sebagai “wilayah yang paling cemerlang dari suatu makhluk”.[5] Bentuk Kebaikan adalah asal mula segala hal dan jika itu terlihat maka akan menuntun seseorang untuk berbuat secara bijak.[6]

2.  Menurut Aristoteles (384-322 SM), Hukum Alam ialah “Hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam.”[7] Segala yang diperintahkan oleh hukum dapat berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, tetapi segala yang diperintahkan “oleh alam” akan selalu sama dimanapun. Oleh karenanya, hukum alam lebih merupakan sebuah paradoks daripada sesuatu yang secara nyata eksis/ ada.[8]

3.   Menurut Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), dengan aliran stoic-nya, konsep Hukum Alam diartikan sebagai prinsip yang meresapi alam semesta, yaitu akal yang menjadi dasar bagi hukum dan keadilan.[9] Tujuan dari hukum positif adalah untuk menciptakan ‘keamanan penduduk, pelestarian negara, dan kedamaian dan kebahagiaan umat manusia’. Menurut pandangan ini, ‘undang-undang yang kejam dan tidak adil’ adalah ‘bukan hukum’, karena di dalam definisi hukum yang sebenarnya terkandung ide dan prinsip untuk memilih yang adil dan benar.[10]

4.  Menurut Thomas van Aquino (1225-1274), penganut hukum alam dari aliran scholastik, bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh akal ketuhanan, hukum ketuhanan adalah yang tertinggi. Hukum dibagi ke dalam empat golongan:

• Lex Aeterna, rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatu dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusai;
• Lex Divina, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indera manusia berdasarkan waktu yang diterimanya;
• Lex Naturalis, hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia;
• Lex Positivis, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berkaitan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu hukum positif yang dibuat oleh Tuhan (kitab-kitab suci) dan hukum positif yang dibuat oleh manusia.[11]

5.  Hugo de Groot (1583-1645), dalam bukunya “De jure belli ac pacis” (tentang hukum perang dan damai), mengatakan bahwa sumber Hukum Alam adalah pikiran atau akal manusia. Hukum alam ialah pertimbangan yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar.[12]

Fungsi Hukum Alam

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam Ishaq, fungsi hukum alam terhadap hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif.
2. Hukum alam menjadi inti hukum positif seperti hukum internasional.
3. Hukum alam sebagai pembenaran hak asasi manusia.[13]

Menurut Friedman dalam Satjipto Rahardjo, fungsi hukum alam adalah sebagai berikut:

1. Instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional yang luas.
2. Menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak (pihak gereja dan pihak kerajaan) dalam pergaulan mereka.
3. Keabsahan hukum internasional ditegakkan atas nama hukum alam.
4. Menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme.
5. Dijadikan senjata para hakim di Amerika, pada saat memberikan tafsiran terhadap konstitusi mereka, dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan pembatasan ekonomi.[14]

Kekuatan dan Kelemahan Hukum Alam

Prinsip utama hukum alam adalah hukum tersebut bersifat universal. Nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum alam berlaku bagi semua pihak, tidak berubah karena kaitannya dengan alam. Unversalitas tersebut menjadi kekuatan hukum alam, karena ia menjadi ukuran validitas hukum positif. Hukum alam dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan kritik terhadap keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan, dan bahkan mengkritik hukum.[15] Universalitas ini terlihat pada pemberlakuan nilai-nilai (values) dan moral, yakni dengan nilai-nilai yang diturunkan dari Tuhan, yang secara filosofis menjadi acuan bagi pembentukan hukum positif. Dengan kekuatan tersebut, hukum alam dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan moral yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum masa kini.

Namun demikian, universalitas tersebut juga menjadi kelemahan dari hukum alam sendiri. Karena sifatnya yang universal, maka perlu untuk dilakukan ‘positivisasi’ nilai-nilai dalam hukum alam tersebut, agar secara konkrit dapat diketahui bentuk hukumnya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak, sehingga perlu di-‘breakdown’ atau diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkrit.

Mengacu pada Struktural-Fungsional (Talcott Parson), secara singkat dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum alam adalah pada nilai-nilainya (the values) dan kelemahannya adalah pada kekuatan berlakunya (the energy).

---

[1] Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

[2] Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari Menemukan dan Memahami  Hukum,Laksbang Justitia, Surabaya, hal. 190.

[3] Wild, John (1953. Plato’s Modern Enemies and the Theory of Natural Law. Chicago: University of Chicago Press. p. 136 dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

[4] Plato, Gorgias 508a dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

[5] Plato, The Republic, 540a, 517b–ddalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

[6] ibid

[7] Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2008, hal. 195.

[8] Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan. dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

[9] Ishaq, Op. cit.

[10] Cicero, De Legibus (Keyes translation), bk. 2, sec. 11 dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

[11] Ishaq, Op. cit.

[12] ibid

[13] ibid

[14] ibid

[15] http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law