Quote of Today

Seringkali memikirkan yang tidak ada
Seringkali menginginkan yang tidak dipunya
Tapi lupa mensyukuri segala yang tersaji
Atau malah menyia-nyiakan yang dimiliki
Tak heran jika rasa memiliki justru hadir ketika sesuatu sudah tidak ada
Sementara penyesalan datang mengetuk pintu

Nijmegen, 6 Desember 2013

A Report from Countryside

There was bad weather a view days ago in Nijmegen. It was rainy and windy. However, actually it was storm that hit England, France, and the Netherlands. There were 9 people killed because of the storm. As Chrisye's song "Badai Pasti Berlalu", it is a very lovely weather today in Nijmegen. My friend and I go to the countryside. It is cold and a little bit windy but I don't want to miss the sun. So, here are some pictures for you, please enjoy a report from countryside...

A very unique house. Its wall is made of wood and mud and there is green grass grow in its roof.

Autumn in Nijmegen

Leaves already changed their color, now they're begin to fall. When the Daylight Saving Time (DST) starts in 1 p.m. in the last Sunday of October, then it's time to say goodbye to warm. In the European Union, Summer Time ends at 1:00 a.m. Universal Time (Greenwich Mean Time). It ends the last Sunday in October. In the EU, clocks fall back from 1:59 a.m. to 1:00 a.m, all time zones change at the same moment. Happy Sunday for all of you, we're welcoming winter now...

Leaves start change their color, then fall

Siapa yang akan mewariskan nilai luhur bangsa ini? (Sebuah refleksi atas emansipasi)

Tulisan ini bermula dari video yang saya tonton pada akhir Oktober 2013 di link berikut: http://live.wsj.com/video/five-things-your-nanny-wont-tell-you/F2F3E767-BCDE-4375-A4CD-BDD9D1AE09E6.html#!F2F3E767-BCDE-4375-A4CD-BDD9D1AE09E6

Sebuah video yang sederhana sebenarnya, tetapi selesai menonton video itu, saya jadi bertanya-tanya: Apa yang sebenarnya diperjuangkan Kartini dengan emansipasi-nya? Benarkah apa yang sekarang disebut 'emansipasi' adalah seperti yang dimaksud oleh Kartini? 

Welcoming the Day in Nijmegen

Today, 24 October 2013, is a beautiful day in Nijmegen, the Netherlands, unlike a view days ago when it was rainy and windy. Since I come from the most beautiful tropical country in the world, Indonesia, I love sun. It is autumn now in Nijmegen, but, still, there are flowers blooming...

Welcoming the Day 

Interpreting The Concept of Appreciability for The Purpose of Applying Article 101 TFEU

By: Yonathan A. Pahlevi

Note: Article 85 EEC Treaty, which then renumbered as Article 81 EC Treaty, is now Article 101 TFEU.

Article 101(1) TFEU provides that all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market are prohibited within the EU.

In order to analyze whether an agreement has its object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, it is important to first take a look at the wording of Article 101(1) TFEU. The use of “or” between object and effect shall be interpreted that they are alternative (not cumulative). This view is supported by the ECJ in the STM case[1].

Pemisahan Sebagai Salah Satu Metode Restrukturisasi

Disusun Oleh Yonathan A. Pahlevi

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya.[1]

Seperti yang diketahui, mendirikan suatu perusahaan atau perseroan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam mendirikan suatu perusahaan  atau perseroan dibutuhkan uang dan waktu dalam menciptakan bisnis yang sungguh-sungguh ada (secara khusus dengan membentuk badan usaha atau kemitraan) dalam mendapatkan perdanaan awal, untuk membeli atau menyewa aset yang diperlukan, untuk memadukan aset fisik secara bersamaan ke dalam perseroan yang produktif, untuk merekrut dan melatih tenaga kerja, untuk membangun hubungan dengan konsumen dan supplier, lalu yang lebih umum lagi adalah untuk membangun kemauan dan pengenalan nama.[2]

Tidak semua usaha perseroan berhasil seperti yang diharapkan, meskipun banyak juga perseroan yang berhasil. Perseroan yang kurang atau tidak berhasil ditandai oleh penurunan kinerja bisnis mereka dari tahun ke tahun. Walaupun tidak semua perseroan yang menurun kinerja bisnisnya berakhir dengan kebangkrutan, namun apabila tidak diadakan tindakan korektif yang tepat tidak jarang mereka terpaksa menutup usahanya. 

Aspek Hukum Perusahaan Publik

Disusun Oleh: Yonathan A. Pahlevi

Pendahuluan
 

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk usaha yang paling kompleks dan kuat secara hukum. Sudah terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur PT, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. PT merupakan perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum, sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Dalam permodalannya, PT memiliki bentuk, struktur, dan mekanisme yang jelas. Sudah terdapat pemisahan harta antara harta pemiliknya dan harta perusahaan, sehingga tanggung jawab pemilik perusahaan hanya sebatas modal/ harta yang disetorkannya kepada perusahaan. Pemisahan harta tersebut juga memungkinkan PT untuk menghimpun dana dalam jumlah yang tidak terbatas. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, pembahasan dalam paper ini akan mencoba membahas PT yang akan go public, sebuah langkah pengembangan perusahaan yang penuh dengan syarat-syarat yang ketat dan aspek hukum yang kompleks.

Aspek Hukum Perseroan Terbatas (Struktur dan Legalitasnya)

Disusun Oleh: Yonathan A. Pahlevi

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan menjalankan perusahaan. Setiap kegiatan ekonomi atau kegiatan menjalankan perusahaan harus memenuhi unsur dan syarat-syarat: dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara terang-terangan, dan bertujuan mencari keuntungan.[1]

Perusahaan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, atau lebih tepatnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, memegang peranan penting dalam perputaran roda perekonomian. Memahami perusahaan juga seharusnya menggunakan metode pendekatan mikro dan metode pendekatan makro, sehingga pemahaman mengenai perusahaan akan utuh. Melalui pendekatan mikro dikaji hubungan antara para pihak dalam perusahaan (internal) dan juga antara perusahaan dengan pihak ketiga (eksternal). Dengan melakukan pendekatan makro akan diperoleh gambaran yang utuh mengenai pemahaman perusahaan, karena dalam pendekatan makro dikaji mengenai campur tangan negara dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta suatu masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar, begitu juga tentang perusahaan dari berbagai sudut pandang seperti sosiologis, ekonomi, atau pun manajemen.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk usaha yang diakui di Indonesia. Keberadaannya menjadi penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah pun mengeluarkan undang-undang yang khusus mengeneai PT.

Meningkatkan Eksistensi Perusahaan Melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility)

Disusun Oleh: Yonathan A. Pahlevi

Pendahuluan

Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.[1] Definisi tersebut setidaknya menjadi rujukan yang memadai untuk mendefinisikan hukum ekonomi di tengah perdebatan para ahli hukum mengenai definisi hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan hukum yang berkembang dan selalu mampu memberi solusi apabila terjadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi bisnis pada umumnya.[2]

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan menjalankan perusahaan. Setiap kegiatan ekonomi atau kegiatan menjalankan perusahaan harus memenuhi unsur dan syarat-syarat: dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara terang-terangan, dan bertujuan mencari keuntungan.[3]

Dalam memahami hukum ekonomi dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan, yakni metode pendekatan mikro dan metode pendekatan makro. Memahami hukum ekonomi dengan pendekatan mikro berarti melakukan pemahaman hanya dalam perspektif hukum privat saja, yakni mengenai hubungan di antara para pihak. Menggunakan metode pendekatan makro berarti memahami hukum ekonomi dalam perspektif hukum privat dan hukum publik, serta menggunakan disiplin ilmu lain sebagai pisau analisa.[4]

Perusahaan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, atau lebih tepatnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, memegang peranan penting dalam perputaran roda perekonomian. Memahami perusahaan juga seharusnya menggunakan metode pendekatan mikro dan metode pendekatan makro, sehingga pemahaman mengenai perusahaan akan utuh. Melalui pendekatan mikro dikaji hubungan antara para pihak dalam perusahaan (internal) dan juga antara perusahaan dengan pihak ketiga (eksternal). Dengan melakukan pendekatan makro akan diperoleh gambaran yang utuh mengenai pemahaman perusahaan, karena dalam pendekatan makro dikaji mengenai campur tangan negara dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta suatu masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar, begitu juga tentang perusahaan dari berbagai sudut pandang seperti sosiologis, ekonomi, atau pun manajemen. Dalam paper ini akan dibahas mengenai eksistensi perusahaan. Penulis mencoba untuk mengaitkannya dengan konsep CSR (Corporate Social Responsibility), yang penulis yakini sebagai metode yang tepat untuk menjaga eksistensi perusahaan.

Dimana Keadilan Allah?

Adalah mengherankan bagi saya mendapati seseorang (muslim) mempertanyakan keadilan Allah. "Dimana letak keadilan Allah bagi orang-orang yang tidak dilahirkan pada keluarga muslim, bahkan pada keluarga primitif di pedalaman yang tidak pernah tersentuh Islam?" kurang lebih begitu tanyanya.

Model Kebijakan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Sumber Daya Air

Oleh: Yonathan A. Pahlevi (11010112410004)

Undang-undang merupakan produk politik, karenanya undang-undang akan merefleksikan kepentingan pembuatnya, dalam hal ini penguasa. Sebagai sebuah produk politik, maka dalam undang-undang pun terkandung kebijakan politik. Hukum merupakan frame dari kebijakan, kebijakan yang didukung dengan hukum, atau diwujudkan dalam bentuk hukum, akan menjadi kebijakan yang legitimate dan memiliki daya paksa.

Mengingat fungsi hukum sebagai tool of social control dan tool of social engineering, maka perwujudan kebijakan publik dalam bentuk hukum harus terus dicermati agar kebijakan yang diterbitkan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum.